Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kejahatan

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anaka berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut UU Kesejahteraan, Perlindungan, dan Pengadilan anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child ) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Pemerkosaan dalam kamus hukum adalah memperkosa, perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia. Pemerkosaan terhadap anak biasanya dilakukan dimana pelakur memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Tetapi perlu ditekankan pemerkosaan terhadap anak bukan hanya karena ada unsur pemaksaan tetapi dapat juga karena adanya unsur suka sama suka.

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana pemerkosaan, (Bagong Suyanto, 2003:14) yaitu:

a.       Sadictic rape (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.

b.      Anger rape, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustasi, dan kekecewaan hidupnya.

c.       Domination rape, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama pemakhlukan seksual.

d.      Seductive rape, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tettentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan pada umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.

e.       Exploitation rape, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

Kejahatan yang dimaksudkan diatas adalah dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagal berikut:

a.       Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa Ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b.      Penuntutan hanya dilakukan atas pangaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap-anak.html

Read More

Masalah dalam Pembuatan Paspor (Review ke-10 Pertemuan ke-11 Sosiologi Hukum)

Pada pertemuan ke-11 Mata Kuliah Sosiologi Hukum ini Dosen kami membahas tentang bagaimana membuat pasport. Beliau berbicara bahwa pembuatan pasport ada yang melalui Online ada yang langsung ke tempat pembuatan pasportnya. Beliau berbicara bahwa prosedur pembuatan pasport harus daftar melalui online terlbih dahulu, lalu beliau mengikuti prosedur yang ada dengan mendaftar terlebih dahulu melalui pendaftaran online. Setelah daftar online, kemudian step selanjutnya harus datang ke tempat pembuatan pasport. Setelah sampai disana, ternyata harus mengantri sangat lama. Kemudian beliau menunggu, saat menunggu beliau memperhatikan keadaan sekitar. Melihat bahwa keadaan sekitar terlihat sangat jelas bahwa ada yang janggal. Karna disana ada 6 loket. 6 loket ini untuk pengambilan pasport. Tetapi pada pengambilan pasport di ke 6 loket ini ada yang berbeda, sangat terlihat jelas perbedaan nya, itulah mengapa dikatakan ada suatu kejanggalan. Loket 1, 2, dan 3 banyak orang yang tidak perlu mengantri lama. Pengambilan di loket ini kan dengan prosedur pemanggilan nama, satu persatu nama di dipanggil lalu dapat lah pasport itu. Yang membingungkan adalah mengapa loket 1, 2 dan 3 in pemanggilan nama nya sangat cepat. Sedangkan dosen saya ini lama sekali menunggu panggilan padalah banyak yang baru datang tapi sudah dipanggil. Untuk loket 4, 5, dan 6 itu pemanggilan nama tidak secepat loket 1, 2, dan 3. Dosen saya ini menunggu dari sekitar pukul 10.00 sampai akhirnya loket ditutup karna ada sholat jumat waktu itu. Setelah kembali  sekitar pukul 13.00 nama dosen saya ini belum juga dipanggil. Mengapa ini terjadi, tanya dosen saya dalam hati. Setelah penasaran, dosen saya ini bertanya pada seseorang. Begini percakapannya.

Pa Dosen      : “Mas, mas ini membuat pasport juga?”

Anonim         : “Iya pak, bapa juga ya?”

Pa Dosen      : “Iya nih mas, sebelumnya saya mau tanya, ini kok di loket 1, 2

dan 3 kenapa daritadi cepat sekali dipanggilnya ya? Apa ini ada jasa lain atau bagaimana? Tapi saya tanya daritadi gaada yang bilang ada calo atau gimana. Tapi saya lihat ko seperti ada yang aneh nama saya juga ga dipanggil daritadi.”

Anonim         :“oh itu memang ada calo tersendiri pa, prosesnya ga sulit,

mereka cuma harus bayar sekitar 350 atau lebih dan mereka cuma nunggu satu jam habis itu sudah selesai.”

Pa Dosen      : “Lho kalo begitu enak dong ya, saya dari beberapa hari yang

lalu udah bulak balik kesini soalnya pendaftaran penuh ternyata bisa ya pakai cara seperti itu.”

Anonim         : “Bisa pa, sekarang sudah tidak heran lagi dengan

 cara-cara seperti itu.”

Pa Dosen      : “Baik terimakasih ya kalau begitu.”

Begitulah kira-kira percakapan antara dosen kami dengan salah seorang pengunjung yang ingin membuat pasport juga. Sebenarnya jika seperti ini tidak fair dan tidak adil. Banyak orang yang harus menunggu dan banyak juga orang yang dengan mudah mendapatkan pasport hanya dengan membayar lebih. Beliau mengatakan bahwa banyak waktu yang terbuang jika memang cara seperti itu ada. “Mengapa hukum tidak ditegakan pada saat seperti ini. Seharusnya hukum lebih tegas dengan adanya hal-hal semacam ini. Sedikit kecewa karna banyak waktu yang terbuang tetapi ya memang keadaannya begini. Sudah diterima saja.” Begitu kata beliau.

Dalam hal ini sebaikan pengawasan di kantor imigrasi diperketat dan penegak hukum harus ditegakan seadil adilnya. Tetapi hal-hal seperti ini pasti saja ada dan tidak dapat dihilangkan. Karna memang sudah ada persekongkolan dari pihak dalam kantor imigrasi untuk melakukan hal seperti ini (kecurangan). Untuk menghilangkan mungkin sangat mustahil, tetapi untuk mengurangi kecurangan seperti ini mungkin saja bisa terjadi walaupun hanya beberapa persen.

Diskusi Mata Kuliah Sosiologi Hukum. Jumat, 15 Mei 2018 pukul 15.00 WIB. Dosen Pengampu : Abdul Hamid, SH, MH.

Read More